Tulisan Imran Nst===========

Mengharap Pilkada Berkualitas di Siantar

            Pemilihan wali kota berkualitas bukan hanya digelar tepat waktu dan sesuai rencana.. Tetapi,  proses demokrasinya harus bebas dari manipulasi dan adil. Sehingga, melahirkan pemimpin berkualitas. Sehingga, terjadi perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

            Di Pematang Suantar, proses menjelang Pemilihan umum (Pemilu) yang biasa disebut Pilkada terus bergelinding. Apalagi sejumlah Bakal Calon (Balon) mulai turun “gunung” sampai ke tingkat akar rumput. Dikawal tim sukses atau relawan atau apapun namanya sebagai barisan pendukung.

            Dari perbincangan masyarakat, muncul pernyataan apakah Pilkada Wali kota 2010-2015 yang tahapannya dimulai akhir 2009 mampu melahirkan pemimpin berkualitas? Karena, Pilkada tak berkualitas bisa mengantar pemenang yang curang dan menggiring  Siantar ke tepi jurang. 

            Sejumlah pengamat tingkat lokal mengetahui, para Balon mulai menebar spanduk dan melakukan berbagai trik untuk turun ke lapis akar rumput. Mulai dari membesuk orang sakit, melayat orang meninggal, menghadiri acara perkumpulan sampai memasuki rumah ibadah melalui kegiatan agama.

Meski ada sekedar mengucapkan selamat kepada salah satu kelompok agama yang merayakan kegiatan atau ada langsung menyatakan sebagai bakal calon, Tujuannya minimal untuk perkenalan  atau kembali mengingatkan nama. Bahkan, ada Tim Sukses berani mengatakan bahwa si Anu adalah calon paling bersih. Sedangkan yang lain perlu dilihat latar belakangnya.

Selain sudah melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat, terdengar pula informasi tentang “money poltick”.. Warga akan dibayar Rp200.000 kalau memilih seorang calon tertentu. Sementara, informasi itu cukup menggiurkan masyarakat berpendapatan minim.

            Diantara sekian nama bakal calon yang sudah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat akar rumput, mereka cendrung masih memberi harapan-harapan dengan memaparkan visi dan misi yang kadang kala sulit dimengerti rakyat . Apalagi pembuatan visi dan misi di atas kertas itu bisa dibuat orang lain.

                        Kecurangan

Sementara, perhatian terhadap bakal terjadinya kecurangan dalam proses Pilkada tersebut terdengar masih minim. Bahkan, para tim sukses cendrung masih menggunakan teknik propaganda untuk menarik simpatik masyarakat dan membentuk opini publik tentang keberadaan para bakal calon lain.

            Padahal, masalah kecurangan sangat mungkin terjadi dan bisa mempengaruhi perolehan suara para calon tersebut. Penhalaman tersebut terjadi saat berlangsung Pemilu Legislatif 2009. Sejumlah pelanggaran terjadi tetapi tidak jelas penyelesaiannya. Termasuk adanya pemilih siluman yang tertangkap tangan. Tetapi, pelakunya dibebaskan begitu saja tanpa penyelesaian secara hukum.

            Menurut Batara Manurung dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pematang Siantar beberapa hari lalu kepada BATAKPOS mengatakan bahwa kecurangan tersebut sangat berpeluang dilakukan calon berstatus incumbent . Misalnya, mengintervensi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diusulkan camat dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) di kelurahan yang diusulkan para lurah.

Adanya prasangka buruk bahwa Pilkada wali kota akan diwarnai kecurangan tersebut sebenarnya sudah bukan hal baru lagi dan itu sesuai dengan pengalaman proses Pemilu Legialatif 2009 seperti yang disinggung sebelumnya.

                        H  a r a p a n

            Kalau ada himbauan dari berbagai pihak agar masyarakat jangan asal pilih. Karena, sangat menentukan perjalanan kota Siantar lima tahun ke depan sebenarnya sangat positif. Hanya saja, rakyat sebenarnya  tidak terlalu punya kepentingan untuk itu. Masalahnya, ada sikap pesimis di kalangan masyarakat bahwa siapapun wali kota terpilih, nasib mereka tidak akan jauh berubah dari kondisi sebelumnya.

Lantas, upaya mengantisipasi munculnya kecurangan Pilkada nanti justru diharapkan dari kalangan tim para calon wali kota dan wakil walikota. Harapan itu  sangat realistis karena masyarakat yang memang punya hak untuk mengawasi Pilkada tidak punya waktu an perhatian serius karena harus berjuang mencari nafkah yang saat ini mebuat perekonomian masyarakat susah bangkit.

Sejumlah Tim Sukses atau apapun namanya yang akan menjadi “mesin” politik para calon saat diwawancarai BATAKPOS, mengaku memang belum membentuk tim antisipasi kecurangan. Tim yang dibentuk masih hanya sebatas tim pemenangan untuk melakukan penggalangan.

Lantas, kalau Pilkada Pematang Siantar yang tahapannya sudah dimulai Januari 2010 dan akan digelar Juli 2010 tidak berkualitas karena penuh kecurangan yang penyelesaiannya di lakukan di belakang meja atau di luar jalur hukum, jangan harap Pilkada itu berkualitas. Kemudian, jangan pernah berharap wali kota dan wakil wali kota hasil Pilkada itu akan melahirkan pemimpin yang berkualitas.